10 Kali Berturut-turut, Pemprov Jateng Raih Penghargaan WTP Kemenkeu

Penghargaan WTP sejak 2006 ini bukti bahwa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jateng telah mereformasi diri sejak lama.

10 Kali Berturut-turut, Pemprov Jateng Raih Penghargaan WTP Kemenkeu

JawaPos.com – Selama 10 kali berturut-turut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan. Atas capaian ini, Pemprov Jateng mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, penghargaan WTP sejak 2006 ini bukti bahwa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jateng telah mereformasi diri sejak lama.

“Saya sampaikan terima kasih pada kawan-kawan ASN di Provinsi Jawa Tengah yang sudah bekerja cukup keras. Kalau tidak salah, sejak 2011 kita bisa WTP dan berturut-turut selama 10 kali. Tentu ini menggembirakan,” kata Ganjar di rumah dinasnya, Selasa (14/9).

Ganjar berharap, capaian ini terus menjadi tradisi bagi Pemprov Jateng dan menjadi pemicu agar selalu bisa mengelola keuangan dengan tanggung jawab, transparan, akuntabel.

Apalgi dalam kondisi pandemi saat ini. Semua harus mengerti tugas pokok dan fungsi, serta prioritas pembangunan di Jateng.

“Apalagi dalam kondisi pandemi, dan kita harus melakukan adjustment di mana-mana. Tapi harus tetap bisa memiliki kredibilitas yang tinggi,” tegasnya.

Penghargaan WTP diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani secara daring usai membuka acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021, Selasa (14/9).

Selain Pemprov Jateng yang meraih penghargaan sepuluh kali berturut-turut, beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah juga mendapat penghargaan sama. Di antaranya Kota Surakarta, Kabupaten Banyumas, Boyolali, Jepara, dan Semarang.

Dalam acara tersebut, juga dilakukan peluncuran buku berjudul “Mengawal Akuntabilitas: Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2020”.

Ganjar pun mengajak para ASN dan kepala daerah untuk membaca buku tersebut. Dari buku itu, ASN dan kepala daerah bisa belajar tentang pengelolaan keuangan di tengah pandemi.

“Bagaimana mengelola keuangan di tengah pandemi ini agar tetap bisa transparan, akuntabel, dan kelak kemudian hari tidak jadi persoalan. Jadi penting untuk membaca buku tersebut,” jelas Ganjar. (Eno)