Curahan Hati Eks Ketua WP: Hentikan Pemecatan Pegawai KPK Pak Jokowi

"Saya kira, semua itu ada pada bapak selaku Presiden. Tak ada halangan dan dosa apapun bagi Presiden jika itu dilakukan demi dan untuk rakyatmu, Pak,"

Curahan Hati Eks Ketua WP: Hentikan Pemecatan Pegawai KPK Pak Jokowi

JawaPos.com – Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nanang Farid Syam menyampaikan curahan hatinya kepada Presiden Joko Widodo. Dia berharap agar Jokowi bisa mengambil langkah tegas menyikapi kabar pemecatan 57 pegawai KPK dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Pak Presiden yang baik. Semoga bapak masih bersemangat menjadi pemimpin negeri ini, karena kami memang membutuhkan pemimpin yang ulet, tangguh, sigap mencari kesempatan, dan berani mengambil keputusan,” kata Nanang dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Jumat (24/9).

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini menyampaikan, Jokowi tak mempunyai halangan jika ingin menghentikan pemecatan bagi 57 pegawai KPK.

“Saya kira, semua itu ada pada bapak selaku Presiden. Tak ada halangan dan dosa apapun bagi Presiden jika itu dilakukan demi dan untuk rakyatmu, Pak,” harap Nanang.

“Oh ya, melalui surat ini saya ingin ngobrol dengan bapak bukan sebagai Presiden. Boleh kan, Pak? Tetapi saya agak khawatir akhir-akhir ini, jika apa-apa yang rakyat adukan ke bapak sebagai Presiden Republik Indonesia, bisa berakhir di penjara,” imbuh Advisor Themis Indonesia ini.

Nanang yang sempat mengabdi 15 tahun di KPK mengaku prihatin pada situasi negara saat ini. Dia khawatir curhatan hatinya mengenai kondisi KPK berujung penjara. Karena itu, dia sangat berharap bisa bertemu langsung dengan Jokowi untuk membicarakan kondisi KPK saat ini.

“Karena, saya tak yakin juga para pembantu-pembantu bapak itu melakukannya karena suruhan bapak, mungkin inisiatif mereka saja yang berlebihan. Ngeri-ngeri sedap juga kami jadi rakyat. Tapi, syukur-syukur dan beruntung juga jika bapak panggil ke istana,” ujar Nanang.

Mantan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK ini pun berseloroh, memang sangat sulit status Presiden dipisahkan dari Jokowi. Karena pada faktanya, Jokowi memang sebagai kepala negara. Tetapi dia tak memungkiri, pekerjaan sebagai Presiden mempunyai tanggung jawab yang besar kepada bangsa dan negara.

“Dalam diskusi tata negara yang saya dengar, agak sulit juga sih, memisahkan status bapak sebagai Presiden atau bukan, selagi masa jabatan masih berlaku ya, bapak tetap sebagai Presiden. Ah, berat juga ya peran bapak. Tapi bapak suka toh, hehe. Bukan urusan saya juga, kalee hehe becanda Pak,” seloroh Nanang.

Pria kelahiran Sumatera Barat ini lantas meminta Jokowi untuk meninggalkan kenangan manis pada periode kedua kepemimpinannya. Hal ini tidak lain, bisa menyelesaikan kekisruhan di tubuh KPK.

“Seru ya Pak jadi Presiden, apalagi di periode terakhir Bapak ini akan banyak kenangan dan sejarah yang akan bapak ukir dari tangan bapak,” urai Nanang.

Dia lantas meminta, Jokowi bisa membantu 57 pegawai KPK yang akan diberhentikan pada 30 September 2021 mendatang. Menurut Nanang, 57 pegawai KPK itu merupakan para pegawai yang berintegritas dan mempunyai semangat tinggi memberantas korupsi. Karena mereka akan dipecat dengan dalih tidak memenuhi syarat TWK.

“Oh ya Pak, bapak kepikiran nggak sih apa yang sedang terjadi di KPK? Bagaimana orang-orang terbaik dan berintegritas dipecat melalui mekanisme yang cacat administrasi dan melanggar HAM,” cetus Nanang.

“Pak, ini bukan tentang pribadi-pribadi 57 orang saudara saya yang dipecat Pimpinan KPK loh, Pak. Karena, saya tahu persis mereka adalah orang-orang yang selalu memegang nilai-nilai integritas dalam tugas dan kehidupan sehari-harinya,” lanjut Nanang.

Nanang lantas menyesalkan adanya tindakan kesewenang-wenangan terhadap 57 pegawai KPK. Menurutnya, KPK yang kini merupakan lembaga eksekutif dan pegawainya telah beralih status menjadi ASN, sudah seharusnya Jokowi turun tangan. Karena Jokowi merupakan pimpinan tertinggi ASN.

“Padahal, bapak juga sudah dengan tegas nyatakan, jangan sampai merugikan hak pegawai. Bahkan, Ombudsman RI dan Komnas HAM yang juga di bawah kepemimpinan bapak sudah menyerahkan rekomendasi kepada Presiden. Syukurnya Presiden itu ya bapak. Ah kok saya jadi bingung sendiri,” papar Nanang.

Nanang memandang, Jokowi seharusnya tidak sulit untuk menghentikan pemecatan kepada 57 pegawai KPK. Terlebih dua Pimpinan KPK yakni Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar telah terbukti dinyatakan melanggar kode etik.

“Apa sih susahnya Pak, toh bapak tinggal perintah pembantu-pembantu bapak yang baik melaksanakannya, karena dua Pimpinan KPK etiknya bermasalah Pak. Bukan kata saya loh Pak, Dewas KPK yang bilang. Apalagi yang bisa diharapkan dari pemimpin yang seperti itu Pak,” ungkap Nanang.

“Wajar dan sangat pantas rasanya, akhirnya kami sebagai rakyat ngadunya kepada Bapak. Terserah deh, apa bapak sebagai Presiden atau sebagai Jokowi, karena ya itu tadi, bapak itu ya, bapaknya rakyat toh,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Nanang meminta Jokowi untuk segera menghentikan pemecatan bagi 57 pegawai KPK. Karena, sejarah kepemimpinan Jokowi pada akhirnya akan dikenang untuk selamanya.

“Sekali ini bapak bisa kok, ambil keputusan yang tepat. Seumur hidup bapak akan dikenang sebagai pribadi dan Presiden yang benar-benar pro terhadap pemberantasan korupsi. Bahkan, akan dikenang sepanjang masa. Amit amit dah, jika yang diingat justru kegagalannya, jangan sampai Pak,” urai Nanang.

“Itu dulu Pak dari saya, terima kasih atas waktunya. Semoga surat ini ada yang bacain disela kesibukan bapak mengurus negara. Salam untuk keluarga hebat ya Pak, semoga anak cucu bapak dan anak cucu saya nanti tak lagi mengenal kata korupsi,” ucap Nanang menandaskan.