Dewas KPK Belum Tindak Lanjut Dugaan Etik Lili Pintauli Siregar

Dewas KPK belum menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Lili diduga melakukan kebohongan publik.

Dewas KPK Belum Tindak Lanjut Dugaan Etik Lili Pintauli Siregar

JawaPos.com – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) belum menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Lili diduga melakukan kebohongan publik, karena sempat membantah berhubungan dengan Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial.

“(Laporannya) Lagi di KJF (kelompok jabatan fungsional) untuk dibuat LHA-nya (laporan hasil akhir),” kata Anggota Dewas KPK Harjono dalam keterangannya, Jumat (7/10).

Harjono menuturkan, laporan itu seharusnya diverifikasi terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti oleh Dewas KPK. “Belum (diverifikasi), ada hasil LHA (yang jadi proses),” ucap Harjono.

Sebelumnya, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyesalkan sikap Dewas KPK seperti enggan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik Lili Pintauli Siregar.

“Pengawasan dan penegakan etik yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK, khususnya terhadap Komisioner KPK, Lili Pintauli Siregar, terbukti lemah,” kata Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (7/10).

Menurut Kurnia, putusan etik terhadap Lili yang diduga berkomunukasi dengan pihak berperkara pun dinilai lemah. Lili hanya dijatuhkan hukuman pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama satu tahun.

“Betapa tidak, dari putusan sebelumnya terlihat Dewan Pengawas enggan untuk menjatuhkan sanksi berat berupa rekomendasi pemberhentian yang bersangkutan. Padahal, peraturan kode etik di KPK memungkinkan untuk melakukan hal tersebut,” papar Kurnia.

Kurnia meyakini praktik itu kembali terulang. Terutama menyoal laporan mantan pegawai KPK yang mempermasalahkan konferensi pers Lili beberapa waktu lalu terkait komunikasinya dengan Syahrial selalu mantan Wali Kota Tanjung Balai,

Bagi ICW, sambung Kurnia, Lili jelas sekali berbohong. Sebab, dalam pengakuannya menyebut tidak pernah berkomukasi dengan Syahrial perihal perkara. Akan tetapi, pemeriksaan di Dewan Pengawas, ditambah dengan putusan pelanggaran etik, telah meruntuhkan ucapan Lili tersebut.

“Maka dari itu, oleh karena dalam putusan Dewan Pengawas tidak ada menyinggung tentang konferensi pers Lili, maka mereka harus memeriksa dan menjatuhkan sanksi etik berat lagi kepada Komisioner KPK tersebut,” tegas Kurnia.

Sementara itu, dalam laporannya mantan pegawai KPK Rieswin Rachwell menjelaskan dugaan pembohongan publik ini terkait konferensi pers yang dilakukan Lili Pintauli Siregar pada 30 April 2021, untuk menyangkal komunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial. Pernyataan Lili dalam konferensi pers tersebut dinilai bertentangan dengan putusan Dewan Pengawas KPK.

Dalam putusan Dewas, Lili Pintauli Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan berkomunikasi dengan M. Syahrial yang merupakan tersangka yang tengah berperkara di KPK. Dalam putusan tersebut bahkan, Lili disebut menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi.

“Pelanggaran ini melanggar ketentuan kode etik dan juga ketentuan pidana dalam Undang Undang KPK,” tegas Rieswin.

Dia menyebut perbuatan Lili diduga berbohong dalam konferensi pers adalah pelanggaran kode etik tersendiri. Perbuatan ini juga merupakan perbuatan yang sangat merendahkan martabat dan murwah KPK selaku lembaga pemberantas korupsi yang seharusnya transparan dan jauh dari perbuatan berbohong demikian.

“Kami melaporkan Lili Pintauli Siregar kepada Dewas, karena kami malu ada lagi Pimpinan yang melanggar kode etik di KPK. Kami malu ada lagi pimpinan yang terbukti melanggar kode etik dan masih saja tanpa malu berbohong, tetap menjabat dan tidak mengundurkan diri,” pungkas Rieswin.