ICW Nilai Anjloknya Kinerja KPK Karena Sibuk Menyingkirkan 75 Pegawai

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, anjloknya kinerja penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena pimpinan KPK sibuk menyingkirkan 75 pegawai.

ICW Nilai Anjloknya Kinerja KPK Karena Sibuk Menyingkirkan 75 Pegawai

JawaPos.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, anjloknya kinerja penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada semester satu 2021 bukan karena faktor pandemi Covid-19, melainkan karena Pimpinan KPK sibuk dengan agenda menyingkirkan 75 pegawai melalui asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). ICW memandang, performa buruk KPK sebenarnya bukan hal mengejutkan lagi.

“Bagi ICW, anjloknya kinerja penindakan KPK pada semester I tahun 2021 bukan faktor pandemi Covid-19, melainkan karena Pimpinan KPK sibuk dengan agenda menyingkirkan 75 pegawai melalui Tes Wawasan Kebangsaan,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (25/8).

Kurnia menjelaskan, berdasarkan riset ICW dan TII tentang Evaluasi Satu Tahun KPK yang dilansir akhir Desember lalu, data penindakan memang mengalami penurunan drastis.

“Misalnya penyidikan pada 2019 sebanyak 145 dan tahun 2020 hanya 91. Kemudian penuntutan pada 2019 sebanyak 153 dan pada 2020 sebanyak 75. Tak cukup itu, jumlah tangkap tangan tahun 2021 juga diyakini akan semakin jauh dari harapan masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu, untuk supervisi faktanya memang KPK gagal dalam melakukan tugas tersebut pada perkara yang menjadi atensi seluruh masyarakat, seperti pada kasus Joko S Tjandra. Padahal dalam perkara itu, KPK sempat mengeluarkan surat perintah supervisi.

“Namun, hingga seluruh tersangka masuk proses persidangan, KPK praktis tidak melakukan hal apapun,” cetus Kurnia.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata telah membantah tidak lolosnya sejumlah penyidik dan penyelidik dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak berpengaruh terhadap kinerja Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK. Karena Alex, penyidik dan penyelidik yang tak lolos TWK tidak sampai 10 orang, sehingga diklaim tidak berdampak terhadap kinerja penindakan KPK.

“Sebetulnya penyelidik, penyidik yang tak lolos TWK itu tidak ada 10 saya kira. Enggak ada 10. Artinya, enggak berdampak juga para penyidik yang enggak lolos kemudian dia tidak melakukan penyidikan itu,” tegas Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (24/8).

Alex menyebut, kinerja KPK bidang penindakan banyak terkendala karena pandemi Covid-19. Menurutnya, adanya pandemi dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tak banyak pegawai yang bisa bekerja dari kantor yakni 25 persen dari total pegawai. Sementara, kinerja penyidikan dan penyelidikan harus dilakukan secara tatap muka.

“Untuk penindakan tentu enggak bisa melakukan pemeriksaan dari rumah atau secara daring. Itu sangat tidak memungkinkan,” ucap Alex.

Senada juga disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto tantangan yang dihadapi merupakan pandemi Covid-19. Terlebih kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) dan sejumlah pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19 mengharuskan KPK untuk membatasi pegawainya dalam melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing.

“Secara langsung, tentu berpengaruh terhadap kinerja KPK. Namun demikian, KPK tetap berupaya semaksimal mungkin,” tegas Karyoto.

Karyoto menyebut, sepanjang semester satu 2021 KPK telah melakukan 77 penyelidikan, 35 penyidikan, 53 penuntutan dan 35 eksekusi. Dia menyebut, dari proses penyidikan, KPK menetapkan 32 orang sebagai tersangka dari total 35 Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan.

Menurut Karyoto, dalam pelaksanaan tugas penyidikan, capaian Direktorat Penyidikan pada semester satu 2021 yakni penyerahan tahap dua atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebanyak 50 perkara.

Bahkan selama semester satu ini, KPK telah memeriksa 2.761 saksi dan 50 tersangka. Sementara, jumlah penggeledahan dan penyitaan dalam proses penyidikan sebanyak 45 kali penggeledahan dan 198 penyitaan.

“Perkara yang saat ini sedang berjalan sebanyak 160 dengan rincian 125 kasus merupakan carry over dan 35 kasus dengan sprindik yang diterbitkan tahun 2021,” pungkas Karyoto