Jokowi Minta Ranking Indeks Persepsi Korupsi Diperbaiki

Jebloknya nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 menjadi sorotan Presiden Joko Widodo dalam Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) kemarin (9/12)

Jokowi Minta Ranking Indeks Persepsi Korupsi Diperbaiki

JawaPos.com – Jebloknya nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 menjadi sorotan Presiden Joko Widodo dalam Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) kemarin (9/12). Jokowi, sapaan Joko Widodo, meminta seluruh pihak terkait bekerja keras memperbaiki nilai IPK tersebut. Tidak terkecuali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

”Kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, ranking indeks persepsi korupsi (IPK, Red) kita di tahun 2020 perlu kita perbaiki lagi,” kata Jokowi dalam peringatan Hakordia 2021 di KPK.

Tahun lalu IPK Indonesia menempati urutan ke-102 dari 180 negara yang disurvei Transparency International. Jokowi juga menyoroti upaya pemberantasan korupsi yang dinilai belum baik oleh masyarakat berdasar hasil sebuah survei nasional November lalu. Dalam survei itu, kata Jokowi, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang harus diselesaikan. Sementara itu, permasalahan pertama berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta upaya pemberantasan korupsi disempurnakan sehingga bisa memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat. Dia juga menegaskan kepada semua pihak agar penindakan korupsi tidak sekadar memberikan efek jera. Tapi juga memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

”Pemberantasan korupsi sebagai extraordinary crime butuh cara-cara dan metode yang harus terus kita sempurnakan,” ungkapnya.

Dia pun menekankan pemberantasan korupsi tidak boleh identik dengan penangkapan. Menurut Jokowi, pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah. ”Yakni, melalui upaya pencegahan yang lebih fundamental,” imbuh dia.

Di kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri berpesan kepada semua pihak agar tidak kalah dengan korupsi. Dia mengajak semua elemen untuk mengambil peran melakukan aksi pemberantasan korupsi. Menurut dia, bangsa Indonesia memiliki posisi penting dalam kampanye antikorupsi dunia. ”Negara kita memiliki modal sosial sebagai bangsa yang besar,” tuturnya.

PINDAH INSTITUSI: Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (kiri) menyalami Novel Baswedan (dua dari kanan) dan mantan pegawai KPK lainnya seusai pelantikan sebagai ASN Polri di Mabes Polri, Jakarta, kemarin (9/12). (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)

Di tempat terpisah, 44 eks pegawai KPK yang memilih bergabung menjadi ASN Polri resmi dilantik di Gedung Rupatama Mabes Polri kemarin. Rencananya, para ”korban” tes wawasan kebangsaan (TWK) itu mengikuti pelatihan orientasi selama sekitar dua minggu. ”Kami akan mengikuti semua prosedur yang dilakukan Mabes Polri,” kata Yudi Purnomo Harahap, salah seorang eks pegawai KPK yang dilantik.