KNTI Pertanyakan Otoritas Tertinggi Penindakan Illegal Fishing

"Ini perlu ada kordinasi antara berbagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan itu. Karena KKP punya PSDKP, lalu negara juga punya Bakamla dan TNI AL."

KNTI Pertanyakan Otoritas Tertinggi Penindakan Illegal Fishing

JawaPos.com – Kapal asing asal Tiongkok baru-baru ini memasuki perairan Natuna Utara. Hal ini pun menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia belum berdaulat di dalam wilayahnya. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) pun meminta kepada pemerintah untuk segera menindaklanjuti hal tersebut.

“Ini perlu ada kordinasi antara berbagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan itu. KKP punya PSDKP (pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan), ada Bakamla (Badan Keamanan Laut) dan TNI Angkatan Laut,” ujar Ketua Harian DPP KNTI Dani Setiawan kepada JawaPos.com, Senin (20/9).

Hal ini pun menjadi salah satu momentum untuk mengetahui siapa otoritas tertinggi untuk melakukan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap kapal-kapal asing di laut Indonesia.

“Sehingga masing-masing tidak menunggu,” tuturnya.

Dia menilai tidak adanya segera penindakan lanjut ini karena masing-masing pihak bergerak sendiri. Ditambah lagi masalah terkait keterbatasan anggaran dan armada.

“Kalau terbatas itu kan kalau dilakukan sendiri, kalau bersama-sama, ada sinergi kerjasama, meskipun ada keterbatasan di masing-masing institusi, kalau dilakukan secara kompak menurut saya itu bisa kita selesaikan,” terang Dani.

Selain itu, dukungan infrastruktur perlu dilakukan untuk bisa menjaga kedaulatan Indonesia. “Kita tidak bisa menyangkal bahwa ada diteritori laut kita yang luas ini harus didukung oleh infrastruktur yang juga kuat. Perlu armada pengawasan, tetapi itu bisa di backup dengan armada perikanan,” pungkas dia.