KPK Buka Peluang Periksa Mu’min Ali Dalam Kasus Suap Pajak Bank Panin

"Seluruh fakta sidang kami pastikan akan dilakukan analisa lebih lanjut dalam surat tuntutan Jaksa KPK," tegas Ali.

KPK Buka Peluang Periksa Mu’min Ali Dalam Kasus Suap Pajak Bank Panin

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil dan memeriksa pemilik PT Bank Pan Indonesia (Panin) Mu’min Ali Gunawan. Hal ini untuk menindaklanjuti munculnya nama Mu’min Ali Gunawan dalam sidang dugaan suap pengurusan rekayasa nilai pajak Bank Panin.

Pasalnya dalam persidangan pada Senin (27/9) lalu, terungkap fakta Mu’min Ali disebut mengutus seorang konsultan, Veronika Lindawati untuk bernegosiasi terkait pengurangan nilai pajak dari Bank Panin yang mencapai Rp 900 miliar. Terlebih pihak Bank Panin memberikan fee Rp 5 miliar untuk pengurangan nilai wajib pajak.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, pemanggilan seseorang sebagai saksi, termasuk Mu’min Ali Gunawan dalam persidangan ataupun proses penyidikan sangat dimungkinkan. Hal ini untuk membuktikan pasal yang disangkakan terhadap para terdakwa maupun tersangka dalam kasus suap rekayasa nilai pajak.

“Pemanggilan seseorang sebagai saksi tentu didasarkan pada kebutuhan pemenuhan fakta dari unsur sangkaan pasal baik yang di tingkat penyidikan maupun uraian surat dakwaan jaksa di persidangan,” kata Ali dikonfirmasi, Selasa (12/10).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan, seluruh fakta sidang, termasuk munculnya dugaan peran Mu’min Ali Gunawan dalam kasus suap pajak akan dianalisa lebih lanjut dalam tuntutan Jaksa KPK. KPK memastikan, bakal menindaklanjuti fakta sidang tersebut.

“Seluruh fakta sidang kami pastikan akan dilakukan analisa lebih lanjut dalam surat tuntutan Jaksa KPK,” tegas Ali.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, pihaknya akan mendalami fakta persidangan terkait munculnya nama Bos Bank Panin, Mu’min Ali Gunawan. Hal ini tidak lain untuk mengembangkan perkara rasuah tersebut.

“KPK pastikan bahwa semua informasi dari masyarakat, KPK perhatikan, KPK pelajari dan dalami termasuk keterangan baik yang disampaikan langsung ke KPK maupun keterangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,” tegas Firli.

Sebagaimana diketahui, nama Mu’min Ali Gunawan sempat muncul dalam persidangan kasus dugaan suap pengurangan nilai wajib pajak kepada dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani. Mu’min Ali Gunawan disebut sebagai bos dari Veronika Lindawati agar bernegosiasi terkait pengurangan nilai pajak dari Bank Panin.

Terlebih dalam surat dakwaan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani menerima fee sebesar Rp 5 miliar dari Rp 25 miliar yang dijanjikan pihak Bank Panin. Suap itu diberikan untuk mengurangi nilai wajib pajak sebesar Rp 926.263.445.392.

Veronika Lindawati hanya menyerahkan uang kepada Angin Prayitno Aji melalui Wawan Ridwan sebesar SGD 500 ribu atau setara Rp 5 miliar dari komitmen fee Rp 25 miliar. Dalam kesempatan itu, Angin Prayitno Aji tidak mempermasalahkannya.

Terpisah, tim kuasa hukum dari pihak PT Bank Panin Samsul Huda sempat membantahnya. Menurutnya, Bank Panin adalah entitas bisnis perbankan yang sangat taat terhadap aturan, ketat dan transparan dalam mengelola dana publik. Karena diawasi oleh regulator, antara lain Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kemenkeu, Auditor Independen dan publik selaku nasabah maupun pemegang saham.

Dia menyebut, Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak diklaim tidak pernah menegosiaasikan penurunan kewajiban pajak. Namun mempertanyakan validitas temuan ke Tim Pemeriksa DJP.

“Bank Panin menilai temuan Tim Pemeriksa tidak sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya. Bank Panin menegaskan tidak ada kekurangan pembayaran kewajiban pajak di Tahun Pajak 2016,” pungkas Samsul Huda.