Laporan Khusus Kekerasan Seksual: Pelaku Seringkali Manipulatif

Bak lingkaran setan, setelah melakukan kekerasan atau pemaksaan, pelaku akan minta maaf, kemudian berjanji menikahi.

Laporan Khusus Kekerasan Seksual: Pelaku Seringkali Manipulatif

LEMBAGA Sosial Masyarakat (LSM) Savy Amira Surabaya memaparkan data kasus kekerasan berbasis gender. Khususnya pada Januari–Oktober 2021.

Dari data itu, didapatkan informasi bahwa kasus baru kekerasan gender berjumlah 109. Kekerasan dalam pacaran (KDP) menempati urutan ketiga terbanyak, berjumlah 22 kasus.

Urutan pertama dan kedua adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pelecehan seksual. Dari segi usia, jumlah korban terbanyak berada pada rentang 21–25 tahun.

Sebanyak 18 korban berstatus mahasiswa. Jenis kekerasannya berupa fisik, psikis, dan seksual.

Ketua Savy Amira Siti Y. Mazdafiah menyatakan bahwa jumlah kasus yang terus meningkat itu hanyalah puncak gunung es.

Sebab, masyarakat hanya mengetahui yang viral di media sosial. Salah satunya adalah kasus NW. Padahal, masih begitu banyak kasus yang sebenarnya ada, tapi belum terungkap.

Segala kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual selalu menyisakan tanda tanya besar. Hukuman bagi pelaku pun belum jelas.

Sebab, belum ada aturan yang spesifik. Terlalu banyak hal tidak menyenangkan yang dialami korban. Belum lagi kondisi mental mereka yang tidak stabil. Tertekan atau bahkan depresi.

Hubungan seks tanpa menikah yang dilakukan individu yang sama-sama dewasa kerap dianggap terjadi atas dasar suka sama suka.

Apalagi jika perbuatan itu terjadi lebih dari satu kali. Sebagian besar publik dengan mudah mengatakan bahwa cewek yang mau diajak berhubungan intim sebelum menikah adalah cewek gak bener. Maka, komentar yang kemudian muncul adalah ”salahnya sendiri” dan sebagainya.

Siti menyatakan bahwa kekerasan semacam itu akan menjadi semacam siklus. Bak lingkaran setan, setelah melakukan kekerasan atau pemaksaan, pelaku akan minta maaf, kemudian berjanji menikahi. Bahkan merancang bulan madu dan keluarga yang bahagia.

Tapi, dia akan kembali melakukan kekerasan. Lalu, minta maaf lagi, mengumbar janji lagi, dan kembali ke tahap pertama. Yakni, melakukan kekerasan lagi. Demikian terus-menerus.

Siklus itulah yang kerap membuat korban bingung. Pikiran korban juga menjadi kacau. ”Dia kerap bimbang memutuskan untuk putus atau tidak,” papar Siti.

Sebagian korban yang berniat putus juga dibayangi ancaman. Misalnya, pelaku mengaku akan menyebarluaskan kabar bahwa korban sudah tidak perawan.

Bahkan, pelaku akan tega mengancam korban dengan kata-kata hendak melaporkan ke orang tua, kampus, atau sekolah.

”Jadi, bukan berarti korban lemah dan bodoh, melainkan ada kondisi yang memaksanya untuk tetap berada pada relasi tersebut,” tegas Siti.

Tertundanya laporan tentang kekerasan seksual, menurut dia, lebih pada pelaku yang terlampau manipulatif dan jahat. ”Lebih susah lagi kalau kejahatan ini didukung oleh keluarga seperti kasus NW,” imbuhnya.

Belum kunjung disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), menurut Siti, membuat pelaku leluasa untuk memanipulasi korban.

Apalagi, hukuman untuk pelaku cenderung ringan berdasar regulasi yang berlaku saat ini. Misalnya, jika ditinjau dari pasal 299 (1) KUHP.

Di sana disebutkan pelaku hanya perlu membayar denda 40 ribu rupiah untuk bebas dari hukuman kurungan.

Aktivis perempuan menggelar aksi diam 500 Langkah Awal Sahkan RUU PKS di depan gerbang gedung Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2020). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

Lagi pula, pasal tentang KDP juga belum diatur. ”Biasanya, itu masuk dalam penganiayaan ringan. Hukumannya sehari kelar atau tanda tangan di atas meterai,” kata Siti.

Selain itu, pasal-pasal kekerasan seksual pada KUHP masih menekankan bukti fisik dan saksi-saksi. Padahal, pemerkosaan biasanya terjadi di ruang-ruang tertutup.

Siti menyatakan bahwa Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 adalah terobosan yang bagus. Ada pasal tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus.

Agar mahasiswa memiliki perlindungan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampus. Korban akan tahu ke mana mesti minta perlindungan.

Peraturan itu juga berpotensi membuat pelaku jera. Sebab, ada sanksi tidak ringan yang menanti mereka. Namun, agar pelaku jera dan korban dilindungi, harus ada aturan yang lebih kuat.

Undang-undang yang berlaku saat ini dianggap masih lemah. ”Maka, perlu pengesahan RUU TPKS secepatnya,” tutur Siti.