Pemerintah Bakal Berikan Bansos Untuk Anak Yatim Piatu

Nantinya sebanyak 4 juta anak yatim, piatu, dan yatim piatu akan mendapat bantuan sosial dari pemerintah.

Pemerintah Bakal Berikan Bansos Untuk Anak Yatim Piatu

JawaPos.com – Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyiapkan program bantuan sosial (Bansos) untuk yang ditujukan untuk anak yatim piatu di Indonesia. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, program ini disiapkan karena banyaknya anak yatim piatu akibat Covid-19. Risma pun telah meminta restu dan dukungan Komisi VIII DPR RI.

“Kita coba untuk alokasikan untuk anak yatim yang orang tuanya meninggal karena Covid-19. Kami sedang susun ini datanya, meminta data dari Pemda dan memasukkan data di lembaga kesejahteraan sosial,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VIII, Rabu (25/8).

Risma mengungkapkan, terkait usulan ini terdapat sebanyak 4 juta anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang mendapatkan bantuan. Rinciannya, terdiri dari anak yang orang tuanya meninggal karena virus Covid-19, anak yang diasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan anak yatim piatu yang diurus oleh keluarga tidak mampu.

Risma memperkirakan, terdapat sekitar 20 ribu anak yang menjadi yatim piatu karena Covid-19. Namun pihaknya baru mendapatkan data dari pemerintah daerah (Pemda) sebanyak 1 ribu hingga 16 ribu data lengkap anak yatim piatu.

Dari estimasi sekitar 20 ribu anak yatim piatu tersebut, kata Risma, ada 6 ribu anak yang belum sekolah. Nantinya, direncanakan akan mendapatkan Rp 300 ribu per bulan selama 3 bulan. Lalu, 14 ribu anak yatim yang sudah sekolah mendapatkan Rp 200 ribu per bulan selama 3 bulan.

Sementara, untuk anak yatim yang diasuh oleh LKSA ada 45 ribu anak yatim yang akan mendapatkan bantuan. Bantuannya sama, yaitu untuk yang belum sekolah mendapatkan Rp 300 ribu per bulan sekitar 4 ribu anak, dan yang sudah sekolah Rp 200 ribu per bulan selama 3 bulan sekitar 45 ribu anak. Kemudian anak yatim yang diasuh keluarga tidak mampu ada sekitar 3.978.622 orang. Dengan bantuan Rp 200 ribu per bulan selama 3 bulan.

Risma menuturkan, untuk usulan awal selama 4 bulan rencananya dilakukan mulai Oktober sampai Desember 2021. Sebab, sepertinya pengurusan anggarannya tidak sempat bila bantuan diberikan September 2021.

Risma menyebut, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 3,2 triliun untuk bantuan selama 3 bulan. Nantinya, rencana ini dibahas dengan kementerian terkait yaitu Kementerian Keuangan.

“Untuk kejar yang mau diberikan ini di bulan Oktober, kami harus kejar setor ini ke Kemenkeu bulan ini,” pungkasnya.