Periode Kedua Jokowi Dinilai Abai Terhadap Permasalahan HAM

"Padahal dunia Internasional telah menggariskan prinsip-prinsip HAM dalam sektor bisnis," kata Koordinator KontraS, Fatiya Maulidiyanti dalam keterangannya

Periode Kedua Jokowi Dinilai Abai Terhadap Permasalahan HAM

JawaPos.com – Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Pidana Kekerasan (KontraS) menyebut, pemerintah dan juga perusahaan kerap kali mengesampingkan HAM dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini disampaikan bertepatan pada Hari HAM Internasional yang jatuh pada 10 Desember 2021.

“Padahal dunia Internasional telah menggariskan prinsip-prinsip HAM dalam sektor bisnis,” kata Koordinator KontraS, Fatiya Maulidiyanti dalam keterangannya, Jumat (10/12).

Selain itu, lanjut Fatiya, pihaknya juga menyoroti tindakan represif yang terus terjadi terhadap pembela HAM di sektor SDA. Dia menyebut, belum adanya peraturan yang secara komprehensif melindungi pembela HAM, baik secara umum maupun khusus di sektor SDA.

“Bahkan, keberpihakan pemerintah terhadap korporasi atas dasar kepentingan investasi, ditambah peraturan perundang-undangan bermasalah akan membuat pembela HAM di sektor SDA semakin terancam,” ucap Fatiya.

Permasalahan lainnya, yakni berkaitan dengan kekerasan dan konflik bersenjata di Papua yang semakin masif, seiring dengan pendekatan keamanan yang terus dipertahankan. Politik hukum pendekatan tersebut akhirnya membuat kondisi Papua semakin mencekam, ditandai dengan munculnya ribuan pengungsi internal.

Keputusan untuk menurunkan aparat dengan jumlah besar juga pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah dan hanya melanggengkan konflik yang terjadi. Terlebih dalam setahun terakhir, kata Fatiya, menyoroti pembungkaman ekspresi berkaitan dengan Papua.

“Semisal penolakan terhadap otonomi khusus. Narasi soal Papua selama ini terus saja ditabrakkan dengan hegemoni kekuatan kekerasan dan argumentasi NKRI harga mati,” ungkap Fatiya.

Dia pun menyesalkan, penuntasan pelanggaran HAM berat di Indonesia dalam setahun terakhir masih menjadi agenda yang tidak dilakukan dengan serius dan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip HAM. Rencana Peraturan Presiden UKP-PPHB dan upaya penuntasan hanya dengan jalur nonyudisial semakin mempertegas bahwa negara berniat menyelenggarakan penuntasan dan pemulihan yang berpijak terhadap versi yang tak sesuai dan malah berpihak terhadap kepentingan para pelanggar HAM.

“Presiden Jokowi masih memproduksi kontroversi yang tak sensitif akan kepentingan korban dan publik Yang bertambah seiring waktu berjalan hanya retorika, wacana dan janji yang tidak berwujud nyata serta bisa dirasakan oleh publik utamanya para korban,” ujar Fatiya.

Sementara di level Internasional, lanjut Fatiya, pemerintah Indonesia masih terus menutup mata terhadap berbagai konvensi internasional yang bersifat progresif terhadap penegakkan
HAM. Padahal, Indonesia memiliki daftar panjang pelanggaran HAM, utamanya yang terjadi di Papua.

Ketidakseriusan pemerintah ini tercermin dari ditolaknya prinsip R2P yang dapat mencegah kejahatan kekejaman massal. Di sisi lain, Indonesia juga belum menangani permasalahan iklim dengan serius.

“Pakta The Glasgow Climate Pact yang tidak diimplementasikan secara serius membuat laju deforestasi terus bergerak cepat dan semakin meningkatkan angka kekerasan terhadap orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada hutan,” cetus Fatiya.

Oleh karena itu, Pemerintah juga harus segera berperan aktif dalam menegakkan HAM dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional guna menghentikan snowball effect yang menyebabkan isu yang berkaitan dengan konvensi tersebut belum terselesaikan, termasuk dalam hal ini isu pelanggaran HAM yang terus terjadi di tanah Papua.

“Berbagai permasalahan HAM di tahun ini tidak menunjukan adanya perbaikan signifikan terhadap kondisi perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia. Atas dasar tersebut, di tahun 2022, dengan pola pelanggaran HAM yang terus terjadi, kami justru memproyeksikan situasi justru makin parah, baik di sektor sipil politik, ekonomi sosial budaya, pelanggaran HAM di Papua, penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu, dan komitmen di level internasional,” tegasnya.

Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Indonesia. Jokowi memastikan, pelanggaran HAM berat ini akan diselesaikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.

“Pemerintah berkomitmen menegakkan, menuntaskan, dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat dengan prinsip-prinsip keadilan bagi korban dan prinsip keadilan bagi yang diduga menjadi pelaku HAM berat,” kata Jokowi dalam sambutannya pada Peringatan Hari HAM Sedunia.

Setelah terbit Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, lanjut Jokowi, pemerintah melalui Jaksa Agung telah mengambil langkah untuk melakukan penyidikan umum terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat. Ia mencontohkan, salah satu kasus yang diselidiki yakni kasus Paniai di Papua tahun 2014.

“Tadi yang sudah disampaikan bapak Ketua Komnas HAM, adalah kasus Paniai di Papua tahun 2014. Berangkat dari berkas Komnas HAM, kejaksaan tetap melakukan penyidikan umum untuk menjamin terwujudnya prinsip-prinsip keadilan dan penegakan hukum,” pungkasnya.