Tersisa Aglomerasi Jogjakarta dan Bali Yang Level 4

Kasus konfirmasi Covid-19 terus menunjukkan penurunan sejak diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Tersisa Aglomerasi Jogjakarta dan Bali Yang Level 4

JawaPos.com – Kasus konfirmasi Covid-19 terus menunjukkan penurunan sejak diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Sejak masa perpanjangan yang dimulai 23 Agustus, tren kasus konfirmasi secara nasional turun hingga 90,4 persen.

Koordinator PPKM Jawa dan Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, khusus Jawa-Bali, penurunan tercatat hingga 94 persen dari titik puncak pada 15 Juli lalu. ”Jumlah kota/kabupaten yang masuk (turun, Red) menjadi level 2 meningkat dari 10 menjadi 27, level 3 dari 67 menjadi 76, dan level 4 turun dari 51 menjadi 25 kabupaten/kota,” jelas Luhut kemarin (30/8).

Beberapa aglomerasi besar pun turun dari level 4 ke level 3.

Di antaranya Malang Raya dan Solo Raya. Dengan demikian, aglomerasi yang sudah masuk level 3 meliputi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, Malang Raya, dan Solo Raya. Sementara itu, Semarang Raya turun dari level 3 ke level 2.

Kendati demikian, masih ada dua wilayah aglomerasi yang berada pada level 4, yaitu DI Jogjakarta dan Bali. Luhut optimistis Jogjakarta akan masuk level 3 dalam satu minggu ke depan. Sedangkan Bali terus menunjukkan tren perbaikan meski masih di level 4. Diperkirakan, Bali dapat turun ke level 3 dalam beberapa waktu ke depan.

”Khusus untuk wilayah Bali, dalam arahan presiden, beliau meminta secara khusus untuk segera dilakukan pengecekan dan intervensi di lapangan,” jelas pria yang akrab disapa Opung itu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, dalam satu minggu ini sudah terjadi perbaikan situasi Covid-19. Dia mencontohkan bed occupancy ratio (BOR) nasional rata-rata 27 persen. Tren tersebut berusaha dijaga dengan memperpanjang PPKM. ”Untuk itu, pemerintah memutuskan (memperpanjang PPKM, Red) mulai 31 Agustus hingga 6 September. Jawa-Bali ada tambahan aglomerasi yang masuk level 3,” ungkapnya. Aglomerasi tersebut adalah Malang Raya dan Solo Raya.

Perbaikan itu juga terjadi di luar Jawa dan Bali. Menurut Jokowi, wilayah PPKM level 4 berkurang dari tujuh menjadi empat provinsi. Protokol kesehatan di beberapa sektor dinilainya sudah menunjukkan hasil yang baik. Untuk itu, pemerintah akan menyesuaikan kembali aturan PPKM. ”Namun, kita tetap harus berhati-hati dalam menghadapi tren perbaikan ini,” tuturnya. Apalagi, ada negara yang tingkat vaksinasinya tinggi, tapi masih terdampak gelombang ketiga.

Pada pekan ini pemerintah akan melakukan perubahan kategori warna pada PeduliLindungi. Orang yang teridentifikasi positif Covid-19 maupun kontak erat akan ditandai dengan warna hitam. Jika masih memaksa melakukan aktivitas di ruang publik, orang-orang itu akan langsung dievakuasi untuk isolasi atau karantina.

Beberapa penyesuaian aktivitas PPKM, antara lain, kapasitas dine in di dalam mal menjadi 50 persen dan waktu jam operasi diperpanjang menjadi pukul 21.00. Dalam waktu dekat juga akan dilakukan uji coba 1.000 outlet restoran di luar mal dan yang berada di ruang tertutup untuk bisa beroperasi dengan 25 persen kapasitas di Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang. ”Ke depan, platform PeduliLindungi akan terus digunakan, diluaskan, hingga diwajibkan di hampir seluruh akses publik yang dilakukan penyesuaian tanpa terkecuali,” tandas Luhut.

PTM Hari Pertama

Senin (30/8) pagi dijalani berbeda oleh para siswa di sejumlah daerah. Kegiatan belajar tak lagi dilakukan hanya lewat layar handphone atau komputer. Mereka mulai menjalani pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.

Di SMPN 13 Kota Semarang, Jawa Tengah, misalnya, siswa sejak pagi sudah bersiap untuk memulai PTM terbatas. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek langsung pelaksanaan PTM di sela-sela kegiatan gowesnya. ”Enak sekolah di rumah apa di sini?” tanya Ganjar. Para siswa kompak menjawab lebih enak belajar di sekolah daripada di rumah. ”Bisa ketemu teman-teman. Lebih paham saat diterangkan guru,” kata mereka.

Ganjar tidak sepenuhnya percaya dengan pernyataan itu. Sambil bercanda, dia bertanya: apakah tidak lebih enak belajar di rumah karena bisa rebahan? Candaan Ganjar itu ternyata dibenarkan salah seorang siswa, yakni Alvi Layinatul Fauzizah. Dia mengungkapkan, PTM kali ini membuatnya senang sekaligus sedih. Senang karena bisa masuk kembali bertemu teman-teman. Sedihnya, dia tidak bisa lagi belajar sambil tiduran dan makan. ”Kan biasanya kalau belajar daring bisa sambil rebahan,” ucapnya.

Kegiatan PTM terbatas juga berlangsung di ibu kota. Misalnya di SDN 05 Kalisari Jakarta Timur. Kepala SDN 05 Kalisari Munif Istiawan mengungkapkan, PTM terbatas digelar bergiliran. Di hari pertama siswa kelas I dan IV yang melaksanakan pembelajaran dari sekolah. Seharusnya ada 288 anak yang terjadwal masuk. Namun, hanya 270 anak yang mengikuti PTM terbatas itu. Sementara 18 anak lainnya memilih tetap belajar dari rumah. ”Anak yang tidak masuk tetap dilayani belajar secara daring setelah pelaksanaan belajar di kelas,” ungkapnya.

Untuk durasi belajar, kata Munif, dilaksanakan 3 x 35 menit untuk satu mata pelajaran esensial. Dia menekankan, tidak ada target capaian kurikulum pada awal tatap muka. Namun lebih pada pembelajaran kepada siswa untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru di sekolah selama masa pandemi berlangsung. Mulai prokes di dalam kelas hingga saat bersama teman-temannya. ”Sudah 1,5 tahun mereka belajar secara daring dari rumah. Jadi, di awal PTM ini memang bukan mengejar materi,” tuturnya.

Secara terpisah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) secara daring dengan kementerian dan lembaga terkait kemarin. KPAI menyampaikan hasil pengawasan PTM dan vaksinasi anak usia 12–17 tahun.

Pengawasan PTM dilakukan di sepuluh provinsi dan pengawasan vaksinasi anak usia 12–17 tahun dilakukan pada 86.286 anak dari 34 provinsi di Indonesia. Termasuk 30 pelajar dari Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), yaitu dari Singapura dan Filipina. Peserta didik dari SILN Singapura seluruhnya sudah divaksin, tapi yang dari SILN Filipina seluruhnya mengaku belum divaksin.

Terkait PTM, Komisioner KPAI Retno Listyarti mengungkapkan, pihaknya sebelumnya melakukan pengawasan penyiapan buka sekolah pada 2020. Pengawasan dilakukan di 49 sekolah di 21 kabupaten/kota di 9 provinsi. Hasilnya, 83,3 persen sekolah tidak siap melaksanakan PTM terbatas. Hanya 16,7 persen sekolah yang siap PTM di masa pandemi.

Pengawasan itu terus belanjut. Selama Januari–Agustus 2021 KPAI melakukan pengawasan PTM terbatas ke 46 sekolah di 12 kabupaten/kota di 7 provinsi. Yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Banten. Di tahun ini sekolah lebih siap melakukan PTM terbatas. ”Adapun hasilnya menunjukkan peningkatan kesiapan PTM yang mencapai 79,54 persen. Yang belum siap hanya 20,46 persen,” bebernya.

Retno mengatakan, KPAI mendukung penuh PTM terbatas asalkan memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya memastikan protokol kesehatan dan vaksinasi mencapai minimal 70 persen warga sekolah. Pemerintah daerah juga harus jujur dengan positivity rate daerahnya.